Hi Urbie’s!, bagaimana jika pekerjaan pemerintah sudah menunjukkan angka pencapaian yang positif, tetapi masyarakat justru belum merasakan atau memercayai hasilnya? Pertanyaan inilah yang menjadi salah satu sorotan ketika Syahganda Nainggolan, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), berbicara dalam pembukaan Local Media Summit (LMS) 2026 di Manhattan Hotel, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Syahganda mengungkapkan bahwa dirinya sempat dipersiapkan menjadi Duta Besar Indonesia untuk Turki. Namun, rencana penugasan ke luar negeri itu batal menjelang pelantikan setelah Presiden memintanya tetap berada di Indonesia untuk menjalankan tugas komunikasi pemerintahan.

Pernyataan tersebut bukan sekadar cerita tentang perubahan penugasan. Syahganda juga menjelaskan mandat yang diterimanya dari Presiden, mulai dari memastikan program pemerintah dipahami masyarakat hingga membuka ruang komunikasi yang lebih luas dengan media lokal.

Syahganda Nainggolan Ungkap Batal Bertugas sebagai Dubes Turki

Di hadapan peserta LMS 2026, Syahganda menceritakan bahwa dirinya sempat mendapat arahan untuk menjadi duta besar di Turki pada Oktober 2026. Akan tetapi, dua hari sebelum pelantikan yang direncanakan, ia menerima telepon yang mengubah arah penugasannya.

Menurut penuturannya, Presiden meminta dirinya tidak berangkat ke luar negeri dan tetap berada di Indonesia untuk menjalankan peran di bidang komunikasi pemerintah.

Syahganda menyebut dirinya dilantik pada tanggal 2 dan dipanggil Presiden pada tanggal 4. Dalam pertemuan itu, ia menerima instruksi untuk memastikan pemikiran, kebijakan, dan program pemerintah dapat tersampaikan hingga lapisan masyarakat paling bawah.

Urbanvibes article banner

“Bagaimana pikiran-pikiran saya, program-program saya bisa sampai ke rakyat paling bawah,” ujar Syahganda saat menjelaskan pesan Presiden dalam sambutannya.

Pengalaman tersebut menjadi pengantar untuk menjelaskan tantangan yang ingin ia jawab melalui peran Bakom. Baginya, pekerjaan pemerintah tidak cukup hanya menghasilkan capaian, tetapi juga perlu dikomunikasikan secara jelas agar masyarakat memahami apa yang sedang dikerjakan.

Ketika Angka Pemerintah Tak Sejalan dengan Persepsi Publik

Syahganda menyoroti adanya jarak antara data capaian pemerintah dan persepsi masyarakat yang tercermin dalam hasil survei. Ia menyinggung sejumlah indikator yang menurutnya menunjukkan perkembangan positif, termasuk penerimaan pajak dan pengurangan kemiskinan, tetapi hasil survei kepuasan terhadap pemerintah dinilai belum selalu sejalan.

Situasi ini, menurutnya, memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan dan cara masyarakat memandang keberhasilan tersebut merupakan dua hal yang tidak selalu berjalan beriringan.

Ia mengutip pandangan seorang profesional komunikasi yang menjelaskan bahwa kerja keras pemerintah belum tentu menghasilkan persepsi positif apabila tidak disertai komunikasi yang efektif. Informasi yang tidak tersampaikan dengan baik berisiko membuat masyarakat tidak memahami capaian, tujuan, maupun dampak sebuah kebijakan.

Baca juga:

Karena itu, komunikasi pemerintah bukan semata-mata soal menyampaikan kabar baik. Informasi harus dibuat terang, mudah dipahami, dan relevan dengan pengalaman sehari-hari masyarakat.

Namun, tantangan tersebut juga menuntut pemerintah untuk tidak hanya mengandalkan angka statistik. Persepsi publik, kritik media, dan hasil survei tetap perlu menjadi bahan evaluasi untuk memahami persoalan yang belum terjawab oleh data.

Media Lokal Dinilai Punya Peran Penting Menyampaikan Aspirasi Daerah

Selain memperluas penyampaian informasi pemerintah, Syahganda mengatakan dirinya mendapat mandat untuk menerima masukan dari masyarakat. Dalam konteks ini, media lokal dinilai memiliki posisi strategis karena berdekatan dengan persoalan yang dihadapi warga di daerah.

Ia mencontohkan informasi mengenai kebakaran yang membutuhkan respons cepat. Menurutnya, media lokal dapat membantu pemerintah memahami kondisi di lapangan, termasuk persoalan di wilayah seperti Riau, Kalimantan, dan Sumatera Selatan.

Informasi yang lebih cepat dan akurat memungkinkan pemerintah mengidentifikasi masalah serta mempertimbangkan langkah penanganan dengan lebih sigap.

Bagi media lokal, peran tersebut bukan berarti sekadar menjadi saluran informasi pemerintah. Justru, kedekatan dengan masyarakat membuat media daerah berpotensi menyampaikan kondisi yang belum sepenuhnya terlihat dari pusat, termasuk kebutuhan warga, dampak kebijakan, hingga persoalan yang membutuhkan perhatian segera.

Syahganda pun mengajak para pengelola media untuk membangun kerja sama dengan Bakom. Ia menegaskan bahwa kolaborasi tersebut tidak dimaksudkan untuk memonopoli ruang informasi, melainkan membuka komunikasi yang lebih luas antara pemerintah dan media.

Pemerintah Bahas Penguatan Humas Daerah dan Anggaran Komunikasi

Dalam sambutannya, Syahganda turut menyoroti dukungan anggaran bagi media lokal. Ia menanggapi pembahasan mengenai keterbatasan anggaran di daerah yang membuat sebagian kegiatan media bergantung pada dukungan sektor swasta.

Menurutnya, pemerintah juga perlu memberikan dukungan yang lebih memadai agar hubungan antara media, pemerintah, dan sektor swasta dapat berjalan lebih seimbang.

Syahganda menyampaikan bahwa pihaknya telah mengumpulkan jajaran humas pemerintah daerah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk membahas penguatan peran komunikasi di tingkat daerah.

Ia menjelaskan adanya rencana untuk meningkatkan posisi fungsi humas pemerintah daerah dalam prioritas kelembagaan, termasuk melalui pembahasan perubahan regulasi. Ia juga menyebut gagasan peningkatan alokasi anggaran humas dari sekitar 0,66 persen menjadi 2 persen.

Rencana tersebut masih perlu dilihat melalui proses kebijakan dan regulasi yang berlaku. Namun, gagasan yang disampaikan menunjukkan bahwa penguatan komunikasi publik mulai ditempatkan sebagai salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian lebih serius.

Local Media Summit 2026 Bahas Masa Depan Media Lokal

Local Media Summit 2026 resmi dibuka di Manhattan Hotel, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Forum yang mempertemukan pengelola media lokal ini membahas tantangan industri pers di tengah perubahan perilaku audiens dan pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Di tengah perubahan tersebut, media lokal menghadapi tantangan untuk mempertahankan relevansi, menjangkau pembaca, serta mengembangkan model bisnis yang berkelanjutan. Pada saat yang sama, kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang akurat dan dekat dengan kehidupan mereka tetap menjadi fondasi penting bagi pers daerah.

Pernyataan Syahganda dalam forum ini menempatkan media lokal bukan hanya sebagai penerima informasi, melainkan juga sebagai mitra yang dapat membantu pemerintah membaca situasi di lapangan.

Bagi Urbie’s!, satu hal yang patut dicermati adalah bahwa komunikasi publik tidak cukup dinilai dari seberapa banyak pesan pemerintah disebarkan. Ukurannya juga terletak pada apakah masyarakat memahami informasi tersebut, apakah aspirasi mereka didengar, dan apakah komunikasi itu berujung pada respons yang nyata.

Pada akhirnya, kepercayaan publik tidak terbentuk hanya lewat narasi atau angka pencapaian. Kepercayaan tumbuh ketika informasi disampaikan secara transparan, kritik mendapat ruang, dan persoalan masyarakat ditangani dengan tindakan yang bisa dirasakan.